Net Zero Emission (NZE) 2060 adalah target Indonesia untuk menyeimbangkan jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan dengan yang diserap kembali, sehingga pada tahun 2060 tidak ada lagi penambahan emisi bersih. Dalam upaya ini, bangunan gedung memiliki peran penting karena pembangunan yang terus meningkat ikut menyumbang emisi yang cukup besar. Pertumbuhan kota yang pesat membuat kebutuhan hunian semakin tinggi. Jika desain dan kebijakan tidak berubah, pembangunan perumahan justru dapat menambah jejak karbon dan menghambat pencapaian target iklim Indonesia.
Komitmen ini ditegaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings and Cities di Jakarta pada 14 Januari 2025. Pemerintah mendorong penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Hunian masa depan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga adaptif terhadap iklim, hemat energi, dan rendah emisi.
Data global menunjukkan sektor bangunan menyumbang sekitar 37–39% emisi CO₂ terkait energi, dengan 28% berasal dari operasional dan 7–11% dari material serta konstruksi. Di Indonesia, sektor hunian menghasilkan emisi sekitar 80% lebih tinggi dibanding bangunan komersial (GBCI, 2022) karena jumlah unit yang besar dan konsumsi energi rumah tangga.
Dengan proyeksi 72,8% penduduk akan tinggal di perkotaan pada 2045, reformasi sektor bangunan menjadi mendesak, sejalan dengan target penurunan emisi 31,89–43,20% pada 2030 melalui skema Enhanced NDC.
Sebagai Landasan hukum, pemerintah menetapkan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau yang mengatur desain adaptif, pengelolaan tapak, serta penggunaan teknologi hemat energi dan teknologi responsif lingkungan. Implementasi konsep ini dapat dilihat pada pembangunan rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pendekatan Vertical Smart Building.
Selain regulasi, pendekatan ekonomi sirkular mulai diterapkan dalam proyek hunian terjangkau. Penggunaan lebih dari 2,2 juta kilogram plastik daur ulang dalam konstruksi mampu mereduksi sekitar 2.741 metrik ton CO₂e serta menciptakan peluang kerja di sektor manufaktur hijau. Temuan ini menunjukkan bahwa hunian berkelanjutan dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus sosial-ekonomi.
Meski tantangan masih ada, mulai dari ketergantungan energi fosil, biaya awal teknologi hijau, hingga kesiapan industri material rendah karbon, tetapi hal tersebut menjadi peluang untuk memperkuat kebijakan, kapasitas teknis, dan kolaborasi lintas sektor. Bangunan rendah emisi harus berkembang menjadi standar pembangunan nasional yang inklusif. Transformasi ini merupakan langkah strategis menuju kota yang sehat, efisien, dan berkeadilan dalam mencapai Net Zero Emission 2060. (NCa)
Sumber:
Kementerian Pekerjaan Umum. (2025). Wujudkan Hunian yang Berkelanjutan, Kementerian PU Dorong Penerapan Bangunan Gedung Hijau. Sahabat PU
Wibowo, S. (2024). Democratizing Sustainable Housing in Indonesia: A Case for Asia’s ESG Priorities. ESG Business.
World Energy Outlook 2025
