Indonesia memiliki lebih dari 13.000 desa pesisir yang dihuni oleh sekitar 8 juta keluarga nelayan. Sebagian besar rumah di kawasan pesisir ini masih sangat sederhana, terbuat dari material kayu, serta rentan rusak akibat diterjang abrasi, rob, dan angin kencang. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius, mengingat kawasan pesisir adalah tempat tinggal masyarakat yang sebagian besar bergantung pada keberadaan sumber daya laut. Ketidaklayakan hunian bukan hanya mengganggu kenyamanan dalam menghuni, tetapi juga menambah kerentanan sosial ekonomi ketika bencana melanda.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai inovasi perumahan di kawasan pesisir. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2025 menargetkan perbaikan sebanyak 11.697 unit rumah pesisir yang tersebar di 28 provinsi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pesisir dengan alokasi anggaran mencapai Rp255 miliar. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hunian dengan bantuan stimulan berupa dana dan material bangunan, sementara masyarakat tetap dilibatkan secara swadaya dalam proses pembangunan. Dengan pola ini, rumah tidak hanya diperbaiki secara fisik tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bagi penghuninya.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa perbaikan kualitas perumahan pesisir menjadi bagian penting dalam Program 3 Juta Rumah. Beliau menyatakan bahwa, sebanyak 1.300 unit rumah pesisir segera akan ditingkatkan kualitasnya, meskipun jumlah itu baru sekitar sepuluh persen dari total kebutuhan peningkatan kualitas hunian di kawasan pesisir. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 6,7 juta rumah tangga nelayan di Indonesia yang tinggal di daerah dengan risiko tinggi dari bencana pesisir. Artinya, masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan agar masyarakat nelayan benar-benar memiliki hunian yang aman dan layak. Kebijakan ini disertai dengan inovasi desain rumah yang lebih adaptif. Dalam program BSPS Pesisir, pemerintah mendorong penggunaan pondasi rumah yang lebih tinggi agar aman dari terjangan rob, atap yang tahan terhadap hembusan angin kencang, serta material bangunan yang tahan terhadap kelembaban laut. Selain itu, program ini didistribusikan secara merata ke 28 provinsi dengan fokus pada daerah yang memiliki jumlah komunitas nelayan besar seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Kep. Riau, Provinsi NTB, dan Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan besar, tetapi juga pada daerah pesisir yang sering kali terpinggirkan dari sentuhan program-program pemerintah pusat.
Dampak sosial ekonomi dari perbaikan hunian pesisir juga tidak bisa diabaikan. Suara.com (2025) mencatat bahwa program BSPS Pesisir memberi manfaat langsung bagi lebih dari 40 ribu jiwa pada tahun pertama pelaksanaannya. Dengan rumah yang lebih layak huni, masyarakat nelayan merasa lebih aman dan nyaman untuk beraktivitas, sehingga produktivitas ekonomi dapat meningkat. Perumahan yang kokoh juga mengurangi kerugian ekonomi akibat kerusakan rumah setiap kali terjadi bencana pesisir.
Langkah-langkah ini menandakan awal dari inovasi perumahan pesisir yang lebih berkelanjutan. Namun, melihat besarnya kebutuhan, diperlukan strategi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada jumlah renovasi tetapi juga pada inovasi desain yang lebih visioner. Konsep rumah panggung modern, rumah modular, hingga rumah apung bisa menjadi alternatif untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Selain itu, integrasi perumahan pesisir dengan rencana tata ruang wilayah akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menyentuh aspek fisik rumah, tetapi juga lingkungan sekitar yang lebih aman dan produktif. Inovasi perumahan pesisir pada akhirnya bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga soal membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan hunian yang layak, masyarakat pesisir bisa hidup lebih sehat, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi ancaman bencana. Pemerintah sudah memulai langkah besar dengan program BSPS Pesisir, tetapi tantangan yang ada menuntut keberlanjutan, pengawasan mutu, serta keterlibatan aktif masyarakat. Jika semua elemen ini dapat berjalan beriringan, maka pesisir Indonesia tidak hanya menjadi garda depan pertahanan negara, tetapi juga rumah yang aman dan sejahtera bagi jutaan warganya. (AKh)
Referensi:
Kompas.com. (2025). 11.697 Unit Rumah di Kawasan Pesisir Akan Diperbaiki via BSPS. https://www.kompas.com/properti/read/2025/02/17/093000921/11.697-unit-rumah-di-kawasan-pesisir-akan-diperbaiki-via-bsps.
Bisnis.com. (2025). Prabowo Renovasi 1.300 Hunian Pesisir Demi Kebut Program 3 Juta Rumah. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250623/47/1887339/prabowo-renovasi-1300-hunian-pesisir-demi-kebut-program-3-juta-rumah
HousingEstate.id. (2025). Pemerintah Alokasikan Rp255 Miliar untuk Perbaikan 11.697 Rumah di Kawasan Pesisir. https://housingestate.id/read/2025/02/17/pemerintah-alokasikan-rp255-miliar-untuk-perbaikan-11-697-rumah-di-kawasan-pesisir/
Suara.com. (2025). Kementerian PKP Bedah 11.697 Rumah di Kawasan Pesisir. https://www.suara.com/bisnis/2025/02/17/091657/kementerian-pkp-bedah-11697-rumah-di-kawasan-pesisir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2024). Statistik Sektor Kelautan dan Perikanan. https://kkp.go.id/
Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Rumah Tangga Nelayan Indonesia. https://www.bps.go.id/id
